TOKCERNEWS.COM, MAMUJU - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat (Sulbar), Sukarman Sumarinton, S.H., M.H., memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) beberapa pejabat eselon di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Prosesi pelantikan ini berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kamis (24/7/2025).
Andi Irfan, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Majene, menggantikan Dr. Beny Siswanto, S.H., M.H. Selain itu, Nur Asiah, S.H., M.Hum., juga dilantik sebagai Wakil Kepala Kejati (Wakajati) Sulbar.
Dalam kesempatan yang sama, Sukarman Sumarinton juga melantik sejumlah pejabat terpenting di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, antara lain Muhammad Zubair, S.H., sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Faisal Arifuddin, S.H., M.H., sebagai Asisten Tindak Pidana Umum, dan beberapa koordinator lainnya.
"Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kepada masyarakat," ujar Sukarman Sumarinton.(*).
TOKCERNEWS.COM, MAROS, - Anwar (44 tahun) seorang warga Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Lappara Kabupaten Maros tidak menyangka dirinya akan mendapat hadiah utama Umroh dalam kegiatan Tabligh Akbar yang dilaksanakan Yayasan Tajdidul Iman, Ahad (16/2/2025) pagi hingga siang.
“Saya tidak menyangka mendapat hadiah utama ini. Kedatangan saya mengikuti Tabligh Akbar ini hanya untuk mendapatkan ilmu menjelang Ramadhan,” ujar Anwar terbata bata saat setelah dinyatakan sah mendapatkan hadiah umroh tersebut.
Hadiah utama Umroh tersebut berasal dari mendiang almarhum H. Usman Jasad Direktur Utama Ujas Tour dan Travel Makassar. “Saya berterima kasih kepada Kiai Sudirman pimpinan Tajdidul Iman dan almarhum Pak Usman Jasad yang telah memberi kami hadiah umroh ini, terima kasih banyak,” terang Anwar.
Penyerahan hadiah tersebut diserahkan langsung anak mendiang Usman Jasad yang mewakili PT Ujas Tour. Dan disaksikan pembina Yayasan Tajdidul Iman HM. Hasri Husain, serta pengurus YTI lainnya.
Selain memberi Umroh, YTI juga memberi hadiah berupa Kulkas, TV, Kipas angin dan hadiah menarik lainnya kepada para peserta yang mengikuti kegiatan akbar tersebut.
Ketua panitia Muhammad Agus mengatakan Door prize dan Hadiah Umrah di siapkan panitia untuk menarik banyak Minat jamaah k menghadiri tabligh ini.
"Mari kita luruskan Niat kita menghadiri tabligh ini lillahi taala dengan tujuan untuk menimba ilmu dari para ulama yang akan menyampaikan tausiahnya," tandas Muhammad Agus. (dah).
TOKCERNEWS.COM, TERNATE - Tim SAR gabungan menemukan jenazah Sahril Helmi wartawan Metro TV biro Maluku Utara (Malut), korban terakhir ledakan Rigid Inflatable Boat (RIB) 04 Ternate berhasil ditemukan di Tanjung Neraka, Sabang, Kabupaten Halmahera Selatan, Sabtu (8/2).
"Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di pesisir Tanjung Neraka, Halmahera Selatan, oleh warga setempat merupakan korban terakhir dalam insiden ledakan RIB milik Basarnas dan kini telah dibawa ke rumah duka Desa Bisui, Halmahera Selatan," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate Iwan Ramdani dihubungi di Ternate, Sabtu (8/2).
Dia mengungkapkan bahwa jenazah ditemukan pada hari ketujuh operasi SAR setelah tim menerima laporan dari masyarakat pukul 10.25 WIT. Lokasi penemuan berada pada koordinat 0°27'21.92"S / 127°41'31.34"E, atau sekitar 50 nautical mile (Nm) dengan radian 173° dari lokasi kejadian.
Sehingga, tim SAR Gabungan menindaklanjuti laporan tersebut, Tim SAR Bacan bersama anggota Polairud segera bergerak ke lokasi menggunakan Searider milik Polairud.
Namun, dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Tim SAR gabungan yang lebih dulu mengevakuasi jenazah menggunakan speedboat penumpang menuju Pelabuhan Babang, Bacan. Tim, kemudian mengawal speed boat tersebut hingga tiba di pelabuhan pada pukul 12.05 WIT.
Setelah tiba, jenazah langsung dibawa ke RSUD Labuha untuk proses identifikasi lebih lanjut. Jenazah tersebut adalah Sahril Helmi, korban terakhir yang masih dicari dari insiden ledakan RIB 04 Ternate.
Hal ini diperkuat setelah tim melakukan video call dengan pihak keluarga yang segera menuju ke Labuha menggunakan KRI Mata Bongsang.
Iwan Ramdani menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bekerja keras selama operasi pencarian, termasuk Basarnas, Polair Polda Maluku Utara, TNI AD, TNI AL, KPLP, BPBD, media cetak, elektronik, online, serta pihak keluarga.
"Hari ini merupakan hari terakhir pencarian. Alhamdulillah, antusias teman-teman media dan empati yang tinggi dari masyarakat Maluku Utara serta daerah lain di Indonesia sangat membantu. Semua turut berdoa agar korban bisa ditemukan," ujar Iwan.
Sehingga, dengan temuan ini, operasi SAR resmi dihentikan, sementara proses identifikasi dan serah terima jenazah kepada keluarga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
Seperti diketahui, dalam insiden meledaknya speedboat dalam misi kemanusiaan itu berjumlah 11 orang, mereka yang selamat, di antaranya 1. M. Syahran Laturua, S.E. (Kasubsie OPS dan Siaga), 2. Hamja Djirun (Rescuer), 3. Ryan Azur Sakti Ali (Rescuer), 4. Maretang (Rescuer), 5. Darmanto Rauf (Rescuer), 6. Irwan Idris (Polairud), dan 7. Putra Nusantara Rustam (Polairud).
Untuk korban meninggal, yakni Fadli M. Malagapi dan M. Riski Esa dari Basarnas Ternate, Mardi Hadji anggota Polairud Polda Malut dan Syahril Helmi merupakan wartawan Metro TV kontributor Malut.
Untuk tiga korban yang meninggal dunia telah dikebumikan di Kota Ternate pada Senin (3/2) lalu, sedangkan Syahril Helmi yang baru ditemukan langsung dikebumikan di kampung halamannya di Desa Bisui, Halmahera Selatan. (Antara).
TOKCERNEWS.COM, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengakomodir berbagai saran sejumlah stakeholder terkait hilirisasi minerba di Sulawesi Selatan saat melakukan kunjungan kerja di daerah Makassar, Senin (3/1/2024).
Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Waris Halid menjelaskan kunjungan kerja ini dilakukan guna mengakomodir berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.
"Kami mengundang seluruh stakeholders terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah," kata dia.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.
Abdul Waris juga menegaskan bahwa hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.
Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.
Dalam pertemuan ini, Asisten II Setda Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, berharap, melalui kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Sulsel untuk mengajukan berbagai masukan terkait kebijakan hilirisasi.
Ia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan minerba agar pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi ekosistem industri pertambangan.
"Kami berharap ada hilirisasi kewenangan yang lebih berpihak kepada daerah dalam pengelolaan minerba, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih diperhatikan," jelasnya.
Kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Turut hadir Pj Bupati Luwu, Pj Bupati Bantaeng, perwakilan Bupati Luwu Timur, serta pelaku usaha di sektor pertambangan dan hilirisasi minerba.
Jufri Rahman dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan kerja ini sebagai momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan.
Ia menekankan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor minerba yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional," ujar Jufri Rahman.
Menurut Jufri Rahman, hilirisasi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, smelter, hingga manufaktur.
Ia juga menyoroti perlunya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik.
Salah satu pelaku usaha Pertambangan yang hadir, Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP)bLily Dewi Candinegara, menyampaikan keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini. Ia menyebut bahwa dengan adanya industri hilir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
"Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat diterapkan di wilayah lain," katanya.
Untuk diketahui, peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pertambangan juga menjadi perhatian Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry. Di beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa Sulsel sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Sulsel, termasuk di sektor pertambangan. (Antara).
TOKCERNEWS.COM, Penajam Paser Utara - Aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mendapatkan fasilitas perkantoran dan digitalisasi yang mumpuni.
"Fasilitas perkantoran dan digitalisasi untuk ASN di Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (28/1/2025).
Bahkan, kata dia, 70 persen dapat bekerja di mana saja dan 30 persen kerja di kantor.
OIKN menyiapkan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan fasilitas lainnya bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara.
Menurut dia, yang perlu dipersiapkan dengan baik menyangkut ketersediaan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk menunjang ASN beserta keluarga ketika sudah tinggal di Kota Nusantara.
Akselerasi pembangunan untuk memfasilitasi keluarga ASN yang ikut pindah ke Kota Nusantara. Hal ini, lanjut dia, agar mendapatkan pelayanan sekolah dan pusat layanan kesehatan yang layak.
"Penyediaan tempat ibadah juga jadi fokus OIKN untuk kepindahan ASN ke Kota Nusantara," katanya lagi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan pendataan dalam memastikan perpindahan ASN ke Kota Nusantara dapat dilakukan tanpa ada kendala
OIKN terus aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat menyangkut pemindahan ASN. Dikatakan pula bahwa belum dipastikan kepindahan tersebut.
"Perpindahan ASN dibutuhkan untuk bangun ekosistem perkotaan," demikian Alimuddin. (**).
Sumber Antara.
TOKCERNEWS.COM, DENPASAR - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.
“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).
Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.
Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.
Sehingga, lanjut dia, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.
“Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucapnya.
Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.
Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.
“Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.
Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.
“Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan,” katanya. (Antara).
